Wapres: Pemda harus penuhi hak kelompok atas informasi COVID-19

Wapres: Pemda harus penuhi hak kelompok atas informasi COVID-19

Posisi pemerintah daerah, sebagai ujung tombak, sangat esensial untuk memastikan agar hak atas informasi bagi asosiasi dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh negeri daerah memastikan hak masyarakat buat mendapatkan informasi terkait penanganan COVID-19 dapat terpenuhi, sebagai upaya pemenuhan keterbukaan informasi publik khususnya di masa pandemik.

“Peran negeri daerah, sebagai ujung tombak, betul esensial untuk memastikan agar hak atas informasi bagi masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, ” prawacana Ma’ruf Amin pada Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia dengan diselenggarakan secara virtual dari Jakarta, Senin.

Masyarakat mempunyai untuk mengetahui perkembangan penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah. Sehingga, jadi perpanjangan tangan pusat, pemda harus menyampaikan informasi kepada masyarakat tiba dari sosialisasi dan edukasi adat kesehatan hingga penanganan kasus COVID-19.

Menangkap juga: Wapres: Keselamatan jiwa asosiasi Indonesia harus didahulukan

Baca juga: Wapres: Pandemi COVID-19 tunjukkan manajemen kesehatan masih lemah

Terhadap pemda yang telah memiliki persen informasi, Wapres berharap pelayanan publik tersebut diberikan secara optimal. Tengah bagi daerah yang belum memiliki komisi informasi, Wapres meminta pembentukannya segera dilakukan.

“Keberadaan komisi informasi bernilai strategis karena menjadi bukti pemenuhan komitmen negeri dalam rangka mewujudkan keterbukaan fakta publik, ” tukasnya.

Selain itu, dalam rangka menjawab tantangan keterbukaan informasi publik pada masa pandemik, Ma’ruf mendorong adanya penguatan kelembagaan publik untuk tetap menyediakan informasi akurat, transparan & akuntabel dalam setiap program.

“Amanat UU Keterbukaan Keterangan Publik harus dilaksanakan dengan cantik untuk memenuhi hak atas keterangan. Apabila terjadi sengketa informasi, oleh karena itu hal tersebut harus diselesaikan pantas ketentuan, ” ucap Wapres Ma’ruf menegaskan.

Ma’ruf selalu meminta seluruh birokrasi dan komite informasi di daerah untuk menunggangi perkembangan teknologi komunikasi digital dan media baru dalam rangka menyimpan akses informasi secara cepat & akurat kepada masyarakat.

“Terkait perkembangan teknologi komunikasi serta informasi digital serta media segar, seluruh badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel, ” tutur-nya.

Dengan menyimpan informasi publik yang akurat serta akuntabel, seluruh PPID di setiap instansi pemerintahan dapat mendukung jalan Pemerintah dalam menangkal kabar bongak yang bisa cepat berkembang dalam kalangan masyarakat.

“Selain itu, badan publik juga harus mengambil peran mengedukasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Tujuannya, agar prinsip- prinsip utama terkait Benar untuk Tahu dapat dipahami sebab masyarakat secara luas, ” ujarnya.

Menyuarakan juga: Wapres: Ego sektoral me penanganan COVID-19

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020