PUPR tawarkan proyek tol Gilimanuk-Mengwi Bali senilai Rp19, 36 triliun

PUPR tawarkan proyek tol Gilimanuk-Mengwi Bali senilai Rp19, 36 triliun

Salah satu tantangan dalam pendirian adalah terbatasnya anggaran untuk logistik infrastruktur

Jakarta (ANTARA) semrawut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menawarkan order jalan tol Gilimanuk-Mengwi, Bali secara nilai investasi Rp19, 36 triliun secara virtual kepada para investor.

“Pada hari ini, ada dua proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU dengan akan ditawarkan, yaitu Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, dengan nilai investasi Rp19, 36 triliun dan penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa, dengan nilai investasi Rp2, 36 triliun, ” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada sambutannya yang disampaikan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto pada acara market sounding daring dalam Jakarta, Rabu.

Patuh Menteri Basuki, kegiatan Market Sounding ini merupakan forum bagi Pemerintah untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh menghantam proyek KPBU.

“Selain itu juga untuk menjaring masukan, tanggapan dan minat dari Bapak/Ibu hadirin sekalian atas proyek KPBU yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau Government Contracting Agency , ” katanya dalam sambutan yang disampaikan sebab Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum serta Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto.

Kementerian PUPR akan langsung menjalin komunikasi dengan para investor dan pemangku kepentingan untuk mengirimkan perkembangan terkini mengenai persiapan kedua proyek tersebut hingga tahap Prakualifikasi nanti.

Salah utama tantangan dalam pembangunan adalah terbatasnya anggaran untuk penyediaan infrastruktur. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian PUPR terus mendorong inovasi pembiayaan pendirian infrastruktur, salah satunya dengan rancangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Daya (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Melalui skema KPBU akan tercipta daya ungkit/leverage dari hasil investasinya, sehingga makna dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Melalui besar ini, Pemerintah memberikan berbagai wahana dan kemudahan, diantaranya melalui pembiayaan sebagian konstruksi, dukungan kelayakan, dan jaminan pemerintah pada proyek KPBU yang diharapkan dapat mempercepat pendirian infrastruktur di Indonesia.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dan menjadi prioritas yang akan menghubungkan negeri produksi dengan kawasan distribusi, memperingan akses ke kawasan wisata, meluluskan lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian kaum.

Menangkap juga: Gubernur Bali: investor swasta tertarik bangun tol Denpasar-Gilimanuk
Baca juga: Menteri PUPR bakal lanjutkan Tol Trans Jawa hingga ke Bali

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020