Pemerintah targetkan tidak ada impor BBM pada 2030

Bonus harian di Keluaran SGP 2020 – 2021.

Indonesia perlu mengantisipasinya untuk bisa mendorong sumber-sumber energi baru dan terbarukan sebagai bauran energi nasional

Jakarta (ANTARA) semrawut Pemerintah menargetkan tidak mau melakukan impor Bahan Menjilat Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) dalam 2030.

“Memang pada Strategi Energi Nasional tersebut kita rencanakan 2030 itu kita tidak lagi memasukkan BBM dan diupayakan selalu tidak impor LPG, ” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Arifin menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin langsung Pemimpin Joko Widodo yang juga menjabat Ketua Dewan Gaya Nasional serta dihadiri sebab para menteri Kabinet Indonesia Maju serta anggota DEN 2020-2025.

“Kami dari DEN menyampaikan kurang hal terkait strategi gaya nasional kita, kemudian program peraturan presiden mengenai persediaan penyangga energi, serta dasar strategis rencana kerja sebab Dewan Energi Nasional dibanding 2021-2025, ” tambah Arifin.

Sejumlah kasus yang dibahas menurut Arifin adalah meningkatnya kebutuhan gaya untuk jangka panjang dan terbatasnya pasokan sumber gaya di dalam negeri.

“Kemudian kami juga menyampaikan dengan perkembangan saat ini terkait target-target kontraksi emisi, maka Indonesia menetapkan mengantisipasinya untuk bisa membakar sumber-sumber energi baru dan terbarukan sebagai bauran gaya nasional, ” ungkap Arifin.

Arifin melegalkan bahwa pemanfaatan energi pertama dan terbarukan di Indonesia masih sedikit.

“Pemanfaatan energi baru serta terbarukan kita baru 10, 5 giga watt serta diharapkan meningkat pada 2025 sesuai target 23 komisi menjadi 24 ribu kabut watt dan di 2035 kita upayakan bauran itu bisa meningkat mencapai 38 ribu mega watt yang mana backbone   yang kita harapkan dari pembangkit listrik gaya surya yang dalam perkembangannya dari hari ke hari makin ekonomis, ” tambah Arifin.

DEN menurut Arifin, juga merumuskan sejumlah program untuk hilirisasi produk-produk batubara.

“Dan kita juga harus segera menyelesaikan infrastruktur terpaut energi antara lain untuk gas dan listrik yang sangat penting karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi sehingga dengan 100 persen elektrifikasi diharapkan seluruh masyarakat dan dalam seluruh daerah mendapat pasokan listrik, ” jelas Arifin.

Program lain yang dibahas adalah implementasi “Program BBM Satu Harga” agar dapat diimplementasikan dan dinikmati masyarakat sehingga dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan.

“Arahan dari Bapak Presiden adalah agar kita dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi tersebut untuk bisa masuk ke arah ‘green economy’ dimana semua negara maju sudah menunju ke ‘green economy’ dan kita juga mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan, ” ungkap Arifin.

Arifin menyebutkan Presiden Jokowi memerintahkan agar strategi yang disusun oleh DEN mampu bersifat visoner dan implementasinya harus konsisten.

“Perlu upaya kita untuk mempercepat pemakaian energi segar terbarukan agar kita bisa mendukung target-target pengurangan temperatur 2 derajat Celcius pantas dengan perjanjian kita di dalam Paris Agreement, ” tambah Arifin.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta penyesuaian Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

“RUEN yang lemah dan RUEN dengan didasarkan pada poin-poin yang telah disampaikan pada Desain Energi Nasional yang sudah kita susun dipertimbangkan teristimewa agar bisa dilaksanakan secara sistemik, ” kata Arifin.

Baca juga: Tekan impor BBM, DPR dukung optimalisasi kilang dalam negeri Pertamina
Baca juga: Wapres: Ketergantungan impor energi fosil harus dihentikan
Menangkap juga: Pertamina tak ingin tergantung impor BBM

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021