Optimisme sambut investasi dengan UU Membikin Kerja

Optimisme sambut investasi dengan UU Membikin Kerja

ini adalah undang-undang untuk anak-anak bujang yang di mana bonus demografi pada 2035 sedang puncak-puncaknya

Jakarta (ANTARA) – Sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi, investasi, jadi sorotan untuk bisa langsung digenjot meski kondisi pandemi COVID-19 terus menghantui sentimen para investor.

Namun, meski kerap membanggakan diri sebagai destinasi investasi terpendam karena memiliki pasar yang mulia hingga bonus demografi, nyatanya berinvestasi di Indonesia belum semulus tiang bebas hambatan.

Salah satu masalah utama investasi di Negeri yakni rumit dan berbelit-belitnya birokrasi serta tumpang tindih regulasi jarang pusat dan daerah. Selain urusan lain seperti harga lahan, perizinan daerah, hingga daya saing gaya kerja lokal.

Pemerintah pun menyadari masalah klasik untuk bisa menarik para pemodal ke Indonesia ini. Hingga kemudian belakangan, pemerintah mengesahkan Omnibus  Law  Peraturan Cipta Kerja.

Pada tengah kondisi pandemi COVID-19, upaya untuk bisa menarik investasi ganjil langsung (foreign direct investment/FDI) menjelma lebih berat. Pasalnya, selain harus bersaing dengan negara lain, Indonesia juga perlu berjuang menangani pandemi, yang dinilai menjadi salah kepala indikator yang akan pula mempengaruhi daya tarik investasi.

Dalam penelitiannya mengenai dampak pandemi terhadap ekonomi, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebut pandemi akan menekan deraian FDI. UNCTAD bahkan memprediksi FDI global akan turun 30-40 komisi tahun ini.

Sayangnya, meski Indonesia punya peluang gembung menarik investasi global karena rekan yang besar, rumitnya peraturan yang ada membuat investor enggan menghunjam.

Tercatat ada lebih dari 15 ribu peraturan menteri di Indonesia yang perbandingannya kiranya tujuh untuk setiap satu Susunan Presiden. Sebagian besar mungkin sedang berlaku, karena 95 persen dikeluarkan dalam sepuluh tahun terakhir.

Dengan asumsi beberapa investor asing ingin mendirikan pabrik di Indonesia untuk memasok pasar domestik, maka mereka harus berhadapan dengan lebih dari 900 aturan tenaga kerja dan industri. Begitu pula jika mereka ingin mengimpor atau mengekspor produk akhir apa pun, mereka juga harus berhadapan secara banyak aturan lainnya.

“Regulasi yang rumit dan banyak itulah yang kerap diklaim sebagai faktor yang berkontribusi pada terhambatnya investasi di Indonesia, ” sebutan Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta.

Regulasi rumit dan berbelit itulah yang kemudian memproduksi Omnibus Law Cipta Kerja maka krusial.


Tangkapan layar – Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi triwulan II 2020. (ANTARA/Ade Irma Junida/am. )

Kesenangan investasi

Pemerintah mengklaim UU Cipta Kerja jadi solusi untuk memberikan kemudahan berinvestasi bagi para investor karena bakal memberikan kepastian proses izin investasi.

Solusi masalah perizinan baik di daerah maupun sentral yang prosesnya terkatung-katung karena bisa segera diselesaikan melalui perintah khusus Presiden RI.

Perizinan daerah akan ditarik ke tengah dan didelegasikan kembali ke daerah beserta dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terukur oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, perizinan di Kementerian/Lembaga (K/L) juga akan ditarik kepada Presiden dan didelegasikan kembali secara Peraturan Pemerintah.

“Jadi jelas semua perizinan ada masa waktunya. Jangan seperti sekarang, waktunya tidak jelas, ” kata Besar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Fasilitas berinvestasi itu diharapkan membuat investor lebih mudah masuk dan memendam modal di Indonesia. Dengan demikian, lapangan kerja bisa tercipta secara masuknya investasi.

Menggunakan penyerapan tenaga kerja dalam daerah, diharapkan dapat mendorong daya kulak yang akan menggenjot perekonomian Nusantara. Dengan demikian, tujuan untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah bisa dicapai.

Karena tujuan tersebut, Bahlil makin menyebut UU Omnibus Law Membuat Kerja sebagai UU masa depan karena akan dapat mengakomodir suplemen demografi yang akan Indonesia renggut pada tahun 2035.

“Ini adalah undang-undang masa pendahuluan, ini adalah undang-undang untuk anak-anak muda yang di mana persen demografi pada 2035 sedang puncak-puncaknya. Bayangkan kalau ini tidak berkecukupan menciptakan lapangan pekerjaan untuk adik-adik kita, kita akan menjadi tingkatan yang akan menyesal di kemudian hari, ” katanya.


Foto udara pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) gas metana di Tempat Pengucilan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/1/2019). Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan negeri membuka kesempatan bagi pemodal aneh berinvestasi di PLTSa untuk menanggung upaya mengelola energi terbarukan dengan ditargetkan di 12 kota yaitu DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Daksina, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Pro dan kontra

UU Cipta Kerja yang menggabungan 76 UU dan 1. 203 pasal di mana sembilan lantaran 10 klaster yang berhubungan dengan perizinan usaha diharapkan akan oleh sebab itu langkah reformasi ekonomi melalui perizinan yang lebih mudah.

Reformasi perizinan dinilai jadi mulia hal yang ditunggu-tunggu untuk mengatasi kendala para investor untuk merembes ke Indonesia.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengataka regulasi pada UU Cipta Kerja dinilai sanggup memberikan kemudahan usaha yang di dalam jangka menengah panjang dapat meningkatkan gairah investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Di dalam Omnibus Law itu dikasih semacam legal basis untuk membenarkan aturan di daerah. Begitu pula misalnya masalah perizinan atau juga masalah limitasi yang selama ini ada untuk investasi. Sebelumnya banyak sekali di undang-undang itu pembatasan-pembatasan untuk investasi, ” katanya.

Kendati tujuannya bagus serta memang harus dilakukan, sejumlah pasal, utamanya mengenai bab ketenagakerjaan menanggung kontroversial, karena dinilai menekan ketenteraman pekerja hingga mempermudah masuknya gaya kerja asing.

Peristiwa lain yang perlu jadi menghiraukan, yakni pengesahan UU Cipta Kerja di tengah pandemi yang pusat terjadi. Kondisi pandemi diyakini mendirikan mobilitas terganggu serta menurunkan daya beli masyarakat dan kapasitas penerapan industri sehingga investor masih berat berinvestasi.

Belum teristimewa ditambah penanganan kasus COVID-19 pada dalam negeri yang belum sepenuhnya bisa ditaklukan pemerintah dinilai mempengaruhi minat investor.

Taat Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan,   saat ini  hal dengan paling relevan adalah respons negeri terhadap pandemi, baik dari cara penanggulangan penyebaran, kepastian regulasi dengan memberikan jaminan bagi para karakter usaha ketika menanamkan modalnya maupun merelokasi usahanya, serta kebijakan asing yang dapat menjaga kondusivitas baik.

“Sebenarnya stabilitas sosial juga sangat penting dan tidak boleh luput dari fokus negeri. Stabilitas sosial yang dimaksudkan disini bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, baik was-was maupun daerah guna merespon dinamika sosial yang terjadi di klub, ” katanya.

Cara untuk memperbaiki iklim investasi dengan buruk memang jadi pekerjaan vila Indonesia sejak lama. Perbaikan dasar harus dilakukan segera. Namun, iklim global yang tidak menentu sebab pandemi juga sepatutnya menjadi pertimbangan pemerintah.

Meski begitu, optimisme pemerintah untuk menggelar tikar merah guna menyambut investasi menetapkan diapresiasi sambil berharap semoga aliran modal yang diharapkan bisa mensejahterakan rakyat benar-benar terasa manfaatnya.

Baca pula: Bahlil: UU Cipta Kerja ialah UU masa depan
Menyuarakan juga: Bahlil sebut 153 perusahaan akan masuk RI setelah Omnibus Law disahkan

Baca juga: Bahlil: Dana SWF bisa digunakan untuk bangun ibu kota baru
 

Oleh Ade irma Junida
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2020