Menperin optimistis UU Cipta Kerja pacu reindustrialisasi

Menperin optimistis UU Cipta Kerja pacu reindustrialisasi

Kami yakin secara adanya ‘omnibus  law’, posisi ‘wait and see’ tidak ada lagi dan akan mempercepat realisasi sebab komitmen investasi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis Undang-Undang Membuat Kerja mampu mendorong reindustrialisasi di Indonesia, sehingga kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional bisa mencapai 25 persen di beberapa tahun ke depan.

“Dalam memacu reindustrialisasi di Negara, kami juga fokus untuk pengkajian struktur industri dan penerapan denah jalan Making Indonesia 4. 0. Hingga kini, kontribusi manufaktur ke PDB masih terbesar dibandingkan sektor ekonomi lainnya, ” kata Menperin  di  Jakarta, Minggu.

Baca juga: Menperin sebut UU Cipta Kerja terlanjur keberlanjutan industri manufaktur

Menperin menjelaskan di triwulan II 2020 sumbangsih zona industri terhadap PDB sudah mencapai 19, 87 persen.

Karena itu, Kementerian Perindustrian, tinggi dia, terus melakukan berbagai upaya strategis agar industri manufaktur lestari berproduksi dan berdaya saing di tengah pandemi COVID-19, antara asing mendorong insentif dan stimulus untuk industri di dalam negeri.

“Misalnya, memberikan fleksibilitas untuk dunia usaha untuk beroperasi, secara diterbitkannya izin operasional mobilitas & kegiatan industri (IOMKI) di tengah kondisi pandemi, ” kata Menperin dalam keterangan tertulisnya.

Melalui aktivitas industri, kata tempat, pemerintah optimistis pemulihan ekonomi nasional dapat diakselerasi secara simultan dengan penanganan pandemi COVID-19. Apalagi, selama ini kegiatan industri memberikan efek yang luas bagi sektor perekonomian.

“Artinya, kami mendorong aktivitas sektor industri juga kudu tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, ” ujar Agus.

Menperin mengatakan rancangan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja telah dinanti sebab para pelaku industri dan investor, baik yang berasal dari domestik maupun asing.

“Saat kami melakukan kunjungan kerja dalam beberapa negara, para pelaku industri dan investor asing menyambut tertib adanya pembahasan omnibus law ini.   Tentunya, apabila investasi ini terealisasi, akan membuka lapangan kerja yang cukup banyak, ” katanya.

Berdasarkan data Badan Penyerasian Penanaman Modal (BKPM), daftar investasi di sektor manufaktur sepanjang 2019-2023 mencapai Rp1. 048 triliun, yang terbagi dalam beberapa subsektor.

“Kami yakin dengan adanya omnibus  law , posisi wait and see tidak tersedia lagi dan akan mempercepat realisasi dari komitmen investasi yang sudah disampaikan ke BKPM, ” tegas Menperin.

Selain memerosokkan pertumbuhan industri manufaktur, kata dia, tujuan utama UU Cipta Kegiatan adalah membuka lapangan kerja.

“Industri manufaktur dan tenaga kerja adalah saudara kembar. Sebab, tumbuhnya sektor industri manufaktur terang akan membawa nilai positif untuk penyerapan tenaga kerja. Jadi, ini sisi positif UU Cipta Kerja di mata kami, ” ungkap Menperin.

UU Menjadikan kerja, kata dia, merupakan lengah satu wujud tekad pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang bertambah kondusif dan masyarakat mendapatkan bervariasi macam kemudahan dalam menjalankan usahanya, terutama bagi mereka yang berada di sektor usaha mikro, mungil, dan menengah (UMKM).

Bahkan, peningkatan kesejahteraan dan pelestarian pekerja juga menjadi fokus di UU tersebut.

“Pekerja mendapatkan jaminan kesejahteraan yang pantas dengan keahlian mereka, serta mampu memperoleh program jaminan kehilangan pekerjaan yang mendukung mereka untuk kembali ke dunia kerja, ” tinggi Menperin.

UU Membentuk Kerja, kata dia, diharapkan menjelma pendongkrak pertumbuhan ekonomi secara suntuk, karena setiap satu persen kemajuan ekonomi dapat membuka peluang sekitar 300. 000-350. 000 lapangan kerja baru.

Baca juga: Menperin: Kinerja manufaktur naik, dampak kebijakan PEN berlaku baik
Baca juga: Kemenperin: Jumlah kawasan industri melonjak, jadi tampung investor

Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020