Mahfud MD menilai Satgas Saber Pungli masih diperlukan di Indonesia

Mahfud MD menilai Satgas Saber Pungli masih diperlukan di Indonesia

Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

Jangan asal memanggil orang segera Satgas Saber Pungli

Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pengli) masih diperlukan di Nusantara, karena semangat untuk korupsi selalu ada pada nafsu setiap karakter, kata Menteri Koordinator Bidang Kebijakan, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)  Mahfud MD.

Menurut Mahfud, Satgas Saber Pungli dapat hidup di bidang pemberantasan korupsi yang ringan pada sentra pelayanan umum seperti yang ada di kementerian, lembaga, institusi, dan pemerintah, tertib provinsi maupun kabupaten/kota.

“Ringan-ringan kasusnya, tapi berbahaya jika jumlahnya banyak, ” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan Mahfud di Rapat Kerja Nasional Satgas Saber Pungli 2020, di Jakarta, Jumat (18/12).

Mahfud yang juga pengendali atau penanggung tanggungan Satgas Saber Pungli menilai, sekalipun satgas tersebut bertugas memberantas pungli, namun tidak memiliki wewenang pro justitia. Kewenangan pro justitia artinya tindakan hukum yang sah & memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bila dalam kasus sangkaan tindakan pungli didapati unsur-unsur aksi pidana, maka penanganan selanjutnya diserahkan kepada polisi atau jaksa yang memiliki kewenangan pro justitia.

Sedangkan dalam kasus pungli tidak didapati unsur pidana, tetapi ditemukan maladministrasi, maka kasusnya direkomendasikan ditindaklanjuti inspektorat lembaga terkait.

Itu sebabnya, lanjut Mahfud, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dijabat Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI. Adapun wakilnya ialah Pengawas Jenderal Kementerian Dalam Negeri & Jaksa Agung Muda Bidang Perlindungan Kejaksaan Agung. Hal ini, kata pendahuluan dia, untuk memudahkan tindak tinggi penanganan kasus pungli.

“Jadi jangan tumpang tindih di memberantas pungli. Jangan asal memanggil orang atas nama Satgas Saber Pungli, ” kata dia tahu.

Dia menambahkan kalau memberantas pungli tidak dapat sedang dilakukan menggunakan cara-cara lama, tapi harus inovatif. Hal ini dikarenakan modus pungli sekarang kian pelik, tidak seperti dahulu.

Dia mencontohkan suap pada petugas negara tidak lagi menggunakan kekayaan tunai. Penyuap memberikan ATM dengan di dalamnya berisi uang dalam jumlah sangat besar ke alat tersebut.

Rapat kerja nasional tersebut dihadiri Ketua Satgas Saber Pungli yang juga Irwasum Polri  Komjen Pol Agung Sifat Maryoto dan jajaran pimpinan satgas. Selain itu, juga anggota Kawanan Ahli Satgas Saber Pungli Rhenald Kasali.

Kegiatan ini, juga diikuti Unit Pemberantasan Pungli kementerian, lembaga, instansi, dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota secara virtual. Hal tersebut sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku saat pandemi COVID-19.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan kepada Bagian Pelayanan Publik (UPP) Jawa Barat sebagai UPP terbaik 2020. Susunan terbaik kedua dan ketiga ditempati UPP Riau dan UPP Kalimantan Selatan

Sedangkan UPP Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, & Sulawesi Selatan dipilih sebagai UPP harapan I, II, dan III.
Baca serupa: Menkopolhukam: Pungutan liar di sentra layanan publik jauh berkurang
Baca juga: Satgas Saber Pungli telusuri surat rekomendasi PPDB sejak DPRD Jabar

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020