Kejagung selamatkan uang negara lebih dari Rp19 triliun selama setahun

Kejagung selamatkan uang negara lebih dari Rp19 triliun selama setahun

Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Utama telah menyelamatkan keuangan negara lebih dari Rp19 triliun selama satu tahun kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

“Dalam setahun periode Jaksa Agung Burhanuddin menjabat yaitu sejak Oktober 2019 hingga Oktober 2020, Kejaksaan telah melakukan penyelamatan keuangan negara dengan total Rp19. 629. 250. 912. 165 serta RM 1. 412, ” cakap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono di Jawatan Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Hari merinci Bidang Pidana Khusus Kejagung telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp18. 723. 983. 669. 675, 90. Tengah Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Nusantara telah menyelamatkan keuangan negara sejumlah Rp905. 267. 242. 490 dan RM 1. 412 dan aktiva seperti benda bergerak dan tidak bergerak.

Baca juga: Survei kepuasan publik sebut kinerja Jaksa Agung membalas

Kejaksaan Agung juga tercatat telah membatalkan keuangan negara dan Penerimaan Negeri Bukan Pajak (PNBP) selama kepala tahun terakhir. Uang negara yang dikembalikan Bidang Pidana Khusus di seluruh Indonesia sebesar Rp7. 028. 705. 921. 302.

Sementara PNBP yang diperoleh daripada denda perkara sebesar Rp48. 873. 534. 660 dan PNBP dibanding biaya perkara sebesar Rp66. 042. 761. 343.

Keadaan menuturkan selama kepemimpinan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, Burhanuddin telah mencetak tujuh kebijakan utama bagi segenap jaksa di Indonesia yakni penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada jumlah perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dibanding korupsi.

Kemudian penegakan hukum guna mendukung investasi, elok di pusat maupun di daerah, mendata dan mengalihkan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset yang lain milik pemerintah yang terbengkalai, tak terurus, atau dikuasai oleh bagian lain dengan melibatkan instansi terpaut.

Pemanfaatan teknologi bahan untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan, menciptakan mekanisme pengawasan yang selektif untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Kawasan Integritas Menuju Wilayah Bebas dibanding Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Diperlukan sistem complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan lembaga terhadap masyarakat, ” kata Keadaan.

Ketujuh, inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti mampu mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan di skala nasional.

Baca juga: Kejagung aktif penyidikan kasus dugaan korupsi Pelindo II
Baca juga: Kejagung: Pemberian makan siang kepada tersangka wajar saat tahap II

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © KURUN 2020