Gajah ATR sebut bank tanah UNDANG-UNDANG Cipta Kerja selesaikan banyak perkara

Gajah ATR sebut bank tanah UNDANG-UNDANG Cipta Kerja selesaikan banyak perkara

Bank tanah, sebuah terobosan yang sangat berharga, yang penuh menyelesaikan masalah

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyebutkan pembentukan bank desa yang diatur dalam Undang-Undang Membentuk Kerja akan menyelesaikan banyak urusan pertanahan, termasuk reforma agraria.

“Bank tanah, sebuah terobosan yang sangat berharga, yang banyak menyelesaikan masalah, tentu kita akan mendisiplinkan banyak pihak, ” kata Sofyan dalam sambutannya pada Jakarta Food Security Summit yang digelar Kadin Indonesia secara virtual di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Andrinof Chaniago: Bank tanah penting bagi penyediaan panti layak

Ia menjelaskan bahwa aturan melanggar bank tanah yang terdapat pada pasal 125-135 dalam UU Membikin Kerja tersebut, salah satunya mampu membuat pemerintah mampu mengelola & mengoptimalisasi tanah terlantar, tanah HGU yang sudah habis masa berlakunya atau tidak diperpanjang.

Sofyan menyebutkan bahwa salah utama contoh permasalahan, yakni ketika kala Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan hak guna jalan (HGU) atas tanah yang mengalihfungsikan kawasan hutan, namun pihak BPN tidak mengetahuinya.

Selain itu, akibat birokrasi yang tidak terpusat dan terlalu panjang, seringkali tanah yang dialihfungsikan tersebut tak dilakukan reforma agraria. Padahal, KLHK mewajibkan bahwa dari 20 tip tanah yang sudah diberikan HGU, wajib untuk reforma agraria.

“Tetapi karena transisi tidak ada jembatannya, itu akan menjelma masalah. Dengan adanya bank tanah nanti, masalah-masalah ini akan jauh lebih baik kita selesaikan, ” kata Sofyan.

Sebelumnya, Sofyan menjelaskan bank tanah berfungsi sebagai intermediary   atau perantara layaknya perbankan.

Bank tanah  menguatkan Kementerian ATR/BPN untuk mengelola dan mengoptimalisasi tanah telantar, tanah HGU yang sudah habis masa berlakunya atau tidak diperpanjang.

Setelah itu, pemerintah dapat mengabulkan redistribusi atau pembagian tanah balik kepada masyarakat sesuai dengan otoritas dan pengaturan yang ketat.

Bahkan, bank tanah memungkinkan pemerintah memfasilitasi masyarakat agar mampu memperoleh tanah di perkotaan secara harga yang terjangkau.

Baca juga: ATR/BPN tengah rampungkan lima RPP metode pelaksanaan UU Cipta Kerja
Baca juga: UU Ciptaker lulus, BPN susun Peraturan Pemerintah pengoperasian bank tanah

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020