DPR: Masyarakat jangan terprovokasi hoaks terkait RUU Ciptaker

DPR: Masyarakat jangan terprovokasi hoaks terkait RUU Ciptaker

Saya minta masyarakat dapat menyaring dan proses kroscek terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Hal itu agar agar informasi yang masuk tidak membikin kita mudah terhasut dengan informasi yang bohong atau hoaks

Jakarta (ANTARA) – Wakil Amir DPR RI Azis Syamsuddin meminta masyarakat tidak terprovokasi kabar bohong atau hoaks di media sosial terkait poin-poin penting yang wujud dalam RUU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR menjadi UU dalam Rapat Paripurna pada Senin (5/10).

Dia meminta penduduk dapat membaca secara utuh lalu tidak terpengaruh hoaks di media sosial yang disebarkan dan dibuat secara sengaja oleh orang yg tidak bertanggung jawab.

“Saya minta masyarakat dapat menyaring dan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Hal itu agar informasi yang log in tidak membuat kita mudah terhasut dengan informasi yang bohong / hoaks, ” kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Rabu.

Dia meminta aparat Kepolisian meraih mengungkap pelaku penyebaran hoaks tersebut dan membuka motifnya. Azis mengajak seluruh elemen masyarakat dapat bijak dalam menggunakan media sosial.

Baca juga: DPR bantah kabar hoaks terkait hak buruh di RUU Ciptaker

Lihat juga: Polri jelaskan telegram Kapolri agar tak ragu ambil tindakan

“Bijak menggunakan sosial media, jangan sampai kita justru harus berurusan dengan penegak hukum karena menyebarkan berita yang bukan benar ke publik” ujarnya.

Dia menjelaskan beberapa kabar hoaks, misalnya, terkait beberapa hak-hak pekerja seperti uang pesangon, Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan HMSP.

“Poin-poin yang terdapat di dalam Undang Undang Cipta Kerja contohnya Uang Pesangon, UMP, UMK, HMSP yang dikabarkan dihilangkan, itu bukan benar atau informasi bohong, ” ucap Azis menegaskan.

Dia menjelaskan, terkait uang pesangon tetap ada dalam RUU Ciptaker yaitu tercantum dalam Bab IV Pasal 89 tentang perubahan Pasal 156.

Dalam Pasal 156 ayat (1) disebutkan yakni “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) mengatur pemberian uang pesangon, uang penghargaan, dan uang pengganti hak berdasarkan masa kerja para pekerja.

“Uang pesangon tetap ada tercantum pada Bab IV Pasal 89 tentang perubahan Pasal 156 dan upah minimum tetap ada, ” ujar Azis.

Terkait upah minimum diatur dalam Bab IV Pasal 88 ayat (3) yg menyebutkan “Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak proses pekerjaan karena alasan tertentu; ukuran dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Baca juga: Menunggu bukti implementasi UU Cipta Kerja dorong pertumbuhan ekonomi

Baca juga: Pengusaha sambut baik pengesahan RUU Cipta Kerja

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020